Land Reform Dari Masa Ke Masa, Sebuah Resensi


Judul               : Land Reform Dari Masa Ke Masa
Penulis             : Noer Fauzi Rachman
Penerbit           : Tanah Air Beta dan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA)
Tahun terbit     : 2012
Tebal buku      : xviii + 164 Halaman

ISBN               : 978-602-18099-0-7

PERJALANAN NASIB LAND REFORM DI INDONESIA

Land Reform Dari Masa Ke Masa bukanlah buku asing bagi kalangan penggiat agraria. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok penulis, Noer Fauzi Rachman. Kiprah beliau yang lebih dari dua dekade dalam dunia gerakan sosial dan studi politik agraria layak menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang agraria. Selain mendirikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama para aktifis di tahun 1994, pria lulusan University of California, Berkeley, USA tahun 2011 ini memang cukup rajin menerbitkan berbagai buku dan jurnal agraria sejak dekade 90-an hingga sekarang.

Membaca buku Land Reform Dari Masa Ke Masa mengingatkan pada buku karya Gunawan Wiradi yang berjudul Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir. Dalam buku tersebut Gunawan Wiradi telah menyinggung bagaimana tonggak-tonggak perjalanan kebijakan agraria serta bagaimana dilematisnya kebijakan tersebut berjalan di Indonesia. Buku Land Reform Dari Masa Ke Masa mencoba menyampaikan perjalanan dan sekelumit arah land reform secara lebih detail (khusus) berdasarkan periode rezim (1945-2009) yang tentu memiliki ideologi dan paradigma berbeda-beda. Tarik menarik kepentingan, situasi politik setiap periode penguasa dan kondisi sosial ekonomi masyarakat coba digambarkan secara terperinci sehingga menghasilkan satu gambaran utuh tentang bagimana land reform berjalan.

Paradigma dan keberpihakan penulis terhadap nasib masyarakat petani sebagai imbas ketidakjelasan politik sektor agraria begitu terlihat. Bagaimana UUPA tidak ditempatkan sebagai induk dari perundang-udangan agraria, atau bagaimana Hak Menguasai dari Negara (HMN) justru menjadi sumber kewenangan (menjurus kesewenang-wenangan) bagi rezim penguasa. Kita tanpa henti menyaksikan bagaimana perampasan tanah itu dibenarkan melalui proses “negaraisasi” tanah-tanah rakyat. Atas dasar definisi “tanah negara” , pemerintah dengan mudah memberi hak-hak baru untuk badan-badan usaha produksi maupun konservasi dan membiarkan masyarakat hidup tanpa tanah.

Alur tulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sebisa mungkin berurutan berdasarkan periode waktu sejarah. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami problematika kebijakan land reform sebagai satu mata rantai yang tidak terputus. Periode tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni, periode dekolonialisasi hingga demokrasi terpimpin (1945-1965), periode orde baru (1966-1998), dan terakhir periode reformasi (1999-2009).

Ambil contoh pada bab ii yang mengambil tema “dekolonialisasi hingga demokrasi terpimpin”. Dalam bab yang mengambil latar tahun 1945-1965 itu, penulis mencoba menggambarkan secara umum bagaimana cita-cita founding father dan berbagai hambatan dalam meletakkan dasar land reform bagi Indonesia ditengah situasi pasang surut perpolitikan di fase awal kemerdekaan. Selama dekade pertama 1949-1959, Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal multi-partai. Manuver-manuver partai-partai politik dan berbagai pemberontakan daerah membuat pemerintahan nasional tidak stabil. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perpolitikan saat itu, dalam sembilan tahun, Indonesia memiliki sembilan perdana menteri dengan kabinet yang berbeda-beda. Baru pada tahun 1959 dengan dukungan penuh dari elit tentara, Sukarno membubarkan Konstituante, sekaligus mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 tentang kembalinya pemerintahan ke UUD 1945 yang pada dasarnya memberi kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Sukarno kemudian mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin”, untuk mewujudkan apa yang ia sebut dengan “Sosialisme Indonesia”, di mana ia menghadirkan (kembali) gagasan “Revolusi” untuk mereorganisasi negara dan masyarakat.

Gambaran umum itu kemudian dijabarkan lebih detail melalui kebijakan kebijakan pokok (land reform) pada periode 1945 hingga 1965 yang termkaktub dalam bab iii, iv, v, vi dan vii. Salah satunya adalah azas domein negara sebagaimana tercantum dalam UU Agraria 1870 dan juga dalam UU Kehutanan 1874, 1875 dan 1897. Berbagai peraturan tersebut menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan hukum barat akan dianggap sebagai milik negara. Hadirnya UUPA 1960 berperan untuk mengganti azas domein negara dengan sebuah konsep politico-legal baru yang disebut “Hak Menguasai dari Negara” (HMN). Para perumus UUPA memandang azas domein negara, beserta hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang merupakan turunan daripadanya sebagai sumber ketidakadilan terhadap penduduk pribumi Indonesia. Beberapa program land reform yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebelum pengesahan UUPA di tahun 1960 turut mewarnai penjabaran kondisi fase ini
Sedikit catatan adalah soal minimya penjelasan soal gesekan-gesekan (konflik) yang sempat terjadi dalam sejarah perjuangan land reform. Noer Fauzi Rachman memang menegaskan menggunakan pendekatan konjungtural yang dipelopori oleh Antonio Gramsci (melalui panduan dari Stuart Hall). Artinya analisis difokuskan dalam kerangka kebijakan politik yang dilancarkan oleh masing-masing kekuatan yang bertarung  (top down), bukan dalam perspektif perjuangan atau aspirasi kaum tani (bottom up). Namun demikian ada beberapa peristiwa penting yang sesungguhnya layak dijadikan satu simbol bagaimana reaksi rakyat atas situasi perpolitikan agraria saat itu. Misalnya peristiwa Tanjung Morawa pada tahun 1953. Peristiwa yang menyebabkan 6 orang meninggal dan menjadi salah satu penyebab Kabinet Wilopo jatuh rasanya layak mendapatkan pembahasan dan tempat khusus dalam buku ini.

Periode Orde Baru (1966-1998) diawali dengan cerita rezim otoriter Soeharto dan berbagai paradigma-paradigma yang bersaing (bab viii). Penulis secara rinci mendeskripsikan bagaimana rezim ini secara pelan tapi pasti mulai ‘mempeti es’ kan UUPA 1960. Kebijakan ekonomi nasional dikembangkan secara sadar dalam rangka mengganti apa yang dicoba jalankan oleh Sukarno. Sejak Suharto berkuasa di tahun 1966, kebijakan ekonomi Indonesia dibentuk oleh empat paradigma besar yang saling bertanding satu sama lain, yaitu nasionalisme, populisme, birokratisme predatoris, dan liberalisme. Setelah dominasi investasi asing di awal masa rezim Suharto, kemunculan nasionalisme ekonomi sebagai agenda nasional dimungkinkan oleh kenaikan mendadak anggaran negara dari pendapatan minyak di awal 1970-an.

Noer Fauzi Rachman kemudian menjabarkan apa saja kebijakan rezim orde baru yang semakin mengubur cita-cita land reform dalam bab ix dan x. Keluarnya kebijakan tanah untuk pembangunan adalah pangkalnya. Kebijakan ini ditandai dengan ditempatkannya Direktorat Jenderal Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang jenderal angkatan darat. Setelah Suharto dipilih kembali oleh MPR RI untuk kelima kalinya di tahun 1988 ia membuat sebuah keputusan untuk meninjau ulang status, tugas, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, dan meningkatkan Direktorat Jenderal tersebut menjadi sebuah badan yang menangani sektor pertanahan secara nasional. Alasan resmi mengenai keputusan untuk membuat apa yang disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan paling penting yang dihasilkan BPN dalam konteks memperdalam rejim kebijakan tanah-untukpembangunan adalah ijin lokasi. Ijin lokasi diberikan untuk menyederhanakan prosedur-prosedur bagi investasi asing dan domestik (diatur melalui Keputusan Presiden No. 97/1993 mengenai tata cara penanaman modal).

Alur buku berlanjut hingga pasca Suharto lengser yang  memunculkan beberapa istilah baru seperti reclaiming, okupasi tanah, gerakan petani, land reform, pembaruan agraria, reforma agraria dikalangan aktivis gerakan agraria. Mereka juga menggunakan periode transisi politik ini untuk mendirikan organisasi-organisasi petani lokal, yang dilanjutkan dengan pengembangan jaringan, federasi-federasi dari organisasi-organisasi petani lokal, dan organisasi-organisasi non pemerintah (LSM). Bagaimana lahirnya Ketetapan No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam hingga keluarnya Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun dalam hemat saya, salah satu fase yang luput dari pembahasan adalah momentum habisnya HGU Perkebunan milik Pemerintah yang hampir bertepatan waktu dengan reformasi. Hal yang membuat geliat masyarakat untuk mengambil alih areal-areal perkebunan  (yang dulu dirampas paksa) semakin meningkat.Proses terdebut mengakibatkan areal Eks HGU menjadi zona konflik baru dengan melibatkan berbagai multi aktor. Konflik tidak lagi bersifat horizontal (antara petani vs perkebunan) namun juga terjadi secara vertikal seperti petani vs petani, preman vs petani, atau sesama petani penggarap. Kondisi yang sayangnya tidak digambarkan dalam buku ini dalam era reformasi.

Di penghujung, benang merah sejarah land reform yang diuraikan secara sistematis kemudian ditutup dengan Bab ringkasan, untuk kemudian diakhiri oleh sebuah Epilog sederhana namun penuh makna. Bagaimana UUPA tidak ditempatkan sebagai induk dari perundang-udangan agraria, atau bagaimana Hak Menguasai dari Negara (HMN) justru menjadi sumber kewenangan (menjurus kesewenang-wenangan) bagi rezim penguasa. Kita tanpa henti menyaksikan bagaimana perampasan tanah itu dibenarkan melalui proses “negaraisasi” tanah-tanah rakyat. Atas dasar definisi “tanah negara” , pemerintah dengan mudah memberi hak-hak baru untuk badan-badan usaha produksi maupun konservasi dan membiarkan masyarakat hidup tanpa tanah. Epilog dengan judul “Pemerintah sebagai pengurus rakyat” adalah rangkuman, atau (barangkali) jawaban mengapa buku ini diterbitkan
Land Reform Dari Masa Ke Masa, Sebuah Resensi Land Reform Dari Masa Ke Masa, Sebuah Resensi Reviewed by Amin Multazam on 2:06 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.